Krisis yang melanda bangsa di dasawarsa terakhir menimbulkan banyak persoalan untuk bangsa ini. Gelombang krisis menyapu hampir ke seluruh sendi kehidupan,dari mulai melonjaknya pengangguran di sebabkan oleh PHK,anak putus sekolah,KDRT dan lain sebagainya yang di sebabkan oleh krisis yang melanda bangsa ini.

Diantara efek dari krisis yang menimpa bangsa ini adalah kurang terperhatikannya kondisi para ibu di indonesia. Angka kematian ibu melahirkan yang begitu luar biasa besar tercatat dengan jelas. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2006 – 2007  angka kematian ibu di Indonesia adalah 244 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2008 menjadi 235 per100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laporan dari Human Development Index (HDI) pada tahun 2006 peringkat AKI untuk kawasan ASEAN, Singapura (24), Brunei Darusalam (32),Malaysia (61), Thailand (76) Philipina (77) dan Indonesia berada pada peringkat terendah yaitu (108). Angka Kematian IBU ( AKI ) yang tinggi menunjukkan kualitas hidup perempuan masih rendah. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia secara umum. Yang padahal ketika kita menyelamatkan satu orang ibu, maka kita sama dengan menyelamatkan satu generasi bangsa ini. Sehingga untuk bisa menciptakan sumberdaya manusia unggul di negeri ini harus di mulai dengan menyiapkan para ibu-ibu yang sehat dan kompetitif.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang terperhatikannya kondisi ibu-ibu di indobesia. Pertama : rendahnya pengetahuan yang di miliki oleh para ibu,hal ini di sebabkan oleh kondisi kultur yang memaksa para ibu untuk berkonsentrasi mengerjakan perkerjaan rumah,sehingga kurang memprioritaskan masalah pendidikan, banyak jargon dan mitos yang memarginalkan hal-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.selain daripada itu lemahnya kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kondisi ibu  di bangsa ini, memperparah kondisi ibu indonesia. Hal ini bisa kita lihat bangaimana pemerintah tidak memberikan ruang terhadap para ibu untuk mendapatkan pendidikan dan penguatan kapasistas seorang ibu. Yang padahal ibu adalah sosok yang laing dekat dengan anak-anaknya. Jika ada seorang anak yang cerdas maka kita akan menemukan sosok ibu yang cerdas pula di rumah anak tersebut. Karena mana mungkin kita berharap generasi muda kedepan akan pada cerdas ketika kita tidak menyiapkan seorang ibu cerdas untuk mendidik anak-anak nya. Inilah peran sentral seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Kita butuh seorang ibu cerdas untuk menciptakan generasi cerdas bangsa ini.

kedua adalah lemahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik bagi seorang ibu . rendahnya kesadaran akan pentingnya pertolongan medis menjadi salah satu penyebab terbesar akan kematian ibu melahirkan. Kesadaran akan pentingnya seorang ibu mendapatkan kesehatan yang layak perlu di dorong,agar pemerintah lebih serius dalam memperhatikan kesehatan seorang ibu. Karena ketika seorang ibu sakit maka seluruh keluarga akan merasakan dampaknya. Anaknya akan menjadi sakit,kodisi rumah tidak terurus dan lain sebagainya.

Ketiga adalah lemahnya kemampuan mengakses layanan kesehatan. Berangkat dari rendahnya pengetahuan serta lingkungan yang tidak memungkinkan para ibu untuk mendapatkan informasi layanan kesehatan yang di sediakan pemerintah menjadi penyebab buruknya kondisi kesehatan para ibu di negeri ini. Hanya ibu-ibu yang mendapatkan pendidikan yang tinggi dan para istri pejabat yang setiap saat bisa mendapatkan informasi kesehatan yang bisa di akses,sedangkan jutaan ibu-ibu di negeri ini tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan di karenakan terbatasnya informasi dalam mengakses layanan kesehatan bagi para ibu di indonesia. Sehingga kedepan perlu ada sosialisasi dan advokasi bagaimana cara mendapatkan informasi untuk bisa mengakses layanan kesehatan yang di sediakan oleh pemerintah.

Keempat adalah lemahnya kondisi ekonomi para ibu. 49,9% dari 237,5 juta jiwa penduduk Indonesia adalah perempuan (BPS, 2010). Dengan jumlah tersebut itu, semestinya perempuan  dapat menjadi asset dan potensi bangsa yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.Jika kita tambahkan dengan jumlah anak Indonesia, yakni sekitar 20% anak, sehingga dapat dipastikan bahwa perempuan dan anak merupakan bagian yang harus menjadi perhatian bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia. Jika kita mampu mendorong pertumbuhan ekonomi para ibu indonesia paling tidak kita bisa menyelesaikan setengah dari problematika kemiskinan bangsa kita atau bahkan lebih,karena jika ibu indonesia yang kaya akan sangat berdampak terhadap kesejahteraan para anak indonesia. Sehingga kedepan perlu adanya upaya penyehatan kondisi ekonomi para ibu indonesia agar mereka berdaya dan mandiri dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan kompetitif di masa yang akan datang.

Perempuan adalah tulang punggung sebuah negara terlebih lagi seorang ibu,apabila tulang punggung negara itu rapuh maka tidak akan bisa menopang keberlangsungan hidup sebuah negara. Kesehatan sebuah negara tergantung kepada seberapa sehatnya para ibu indonesia. Karena para ibu yang menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Sejahteranya sebuah bangsa tergantung sebarapa kuatnya kondisi perekonomian seorang ibu. Karena ibu yang mengatur dan menata ekonomi keluarga yang merupakan miniatur sebuah negara. Maka dari itu “ selamatkan ibu indonesia, maka kita akan menyelamatkan masa depan bangsa ini,karena menyelamatkan satu orang ibu berarti menyelamatkan satu genarasi bangsa kedepan“

Oleh : Andriyans Elqassam S.T ( Ketua Umum KAMMI JABAR  2008-2010 / Pegiat PATTIRO JABAR )

Latar Belakang

Otonomi daerah diatur dalam Peraturan perundang-undangan tertinggi yaitu UUD 45,  pasal 18 ayat 2 “Pemerintah daerah propinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus menurut urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, dan pada pasal 18A ayat 2 “ Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang”, yang kemudian muncul peraturan di bawahnya yaitu UU 22 tahun 1999 yang kemudian diganti UU 32 tahun 2004.

Otonomi daerah pun berimbas kepada pembagian kewenangan dalam masalah pengelolaan pendidikan,dalam PP no 38 tahun 2007 dalam lampiran A diatur urusan pemerintahan bidang pendidikan. Setiap organisasi pemerintahan dari tingkat pusat,propinsi dan kota/kabupaten memiliki bagian urusannya masing-masing. Dalam konteks pemerintahan di tingkat propinsi lebih banyak kepada penetapan kebijakan,koordinasi dan perencanaan strategis.

Jawa barat sebagai bagian daripada propinsi di indonesia mempunyai kewajiban untuk menjalankan keputusan ini. Selain daripada itu daerah memiliki peraturan menteri dalam negeri yang menjadi acuan utama dalam urusan keuangan daerah yaitu permendagri no 13 tahun 2006.sehingga kita akan melihat bahwa kebanyakan dari anggaran pendidikan propinsi jawa barat berbentuk belanja tidak langsung (BTL).sehingga ada anekdot bahwa dinas pendidikan jawa barat adalah dinas BTL. Ada banyak faktor yang melatar belakangi fenomena ini,diantaranya adalah aturan perundang-undangan. Di satu sisi kampanye dulu gubenur jawa barat mengatakan akan mengratiskan pendidikan jawa barat dari mulai SD sampai SMA,sehingga di catatlah dalam RPJMD propinsi jawa barat.di sisi yang lain aturan dalam PP no 38 tahun 2007 menuliskan bahwa urusan pendidikan SD,SMP dan SMA itu adalah kewenangan perintah kota dan kabupaten.

Pada tahun 2009, belanja pendidikan paling besar ditujukan untuk belanja infrastruktur yaitu sebesar Rp. 309,758,716,000.00 (66,57%). Jika dilihat pada prioritas program di RKPD lebih banyak ditujukan untuk penambahan ruang kelas, serta sarana dan prasarana sekolah.

Pada tahun 2009, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 1,64 Triliun(20,69% dari total APBD) sesuai dengan janji gubernur yang terpilih. Anggaran pendidikan ini tersebar di beberapa sektor,tidak hanya sektor pendidikan. Belanja langsung(di Dinas Pendidikan) sebesar 465,2 M; Belanja tidak langsung( di Pos Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/masyarakat) sebesar 1,006 T; ditambah insentif guru madrasah diniyah sebesar 12 M, dan tunjangan serta gaji sebesar 168,76 M yang ada di Biro Yansos.

Melihat dari struktur anggaran di atas maka potret anggaran pendidikan jawa barat lebih banyak berbentuk dana bantuan keuangan untuk kabupaten kota yang ada di propinsi jawa barat. Dengan melihat kondisi ini yang lebih banyak berpengaruh terhadap tercapainya target peningkatan Indeks Pendidikan di jawa barat adalah kinerja daripada kabupaten kota,karena kewenangan teknis propinsi sangat terbatasi oleh PP no 38 tahun2007,dan fenomena diatas menunjukan bahwa janji kampanye gubernur jawa barat ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kewenangan pemerintah propisnsi dalam mengatur urusan pendidikan.

Analisis

Berdasarkan apa yang telah di tulis dalam RKPD 2010 Propinsi Jawa barat menuliskan berbagai macam targetan untuk di laksanakan pada tahun 2010. Berdasarkan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana kerja yang dituangkan dalam matrik Rencana Kerja, yang berisi terdiri atas: matrik Rencana Kerja Kegiatan Common Goals, matrik Rencana Kerja Kegiatan Penunjang Non Common Goals, dan matrik Rencana Kerja Pembangunan Bersumber Dana Non APBD.

Setidaknya ada 9 program prioritas yang tercantum dalam RKPD propinsi jawa barat 2010,yang kemudian di sebut dengan common goal, Common Goals sbb:

1. Common Goals 1 : Peningkatan Kualitas Pendidikan

2. Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan

3. Common Goals 3 : Peningkatan Daya Beli Masyarakat

4. Common Goals 4 : Kemandirian Pangan

5. Common Goals 5 : Peningkatan Kinerja Aparatur

6. Common Goals 6 : Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup

7. Common Goals 7 : Pengembangan Infrastruktur Wilayah

8. Common Goals 8 : Kemandirian Energi

9. Common Goals 9 : Pembangunan Perdesaan

(sumber RKPD jabar 2010 )

Sealain daripada rencana kerja common goal  ada juga Rencana kerja Non-Common Goals, adalah merupakan rencana kerja penunjang yang dikatagorikan bukan merupakan kegiatan prioritas pembangunan. Rencana kerja Non-Common Goals diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pada kesempatan ini kita hanya akan melakukan analisis pada common goal bidang pendidikan saja,yang kemudian akan di comparasikan dengan realisasi yang ada dalam dokumen LKPJ gubernur jabar tahun anggaran 2010.

Dalam RKPD jabar tahun 2010 di sebutkan Common goal untuk pendidikan

(sumber : RKPD jabar 2010 )

Berdasarkan common goal diatas dan merujuk kepada program apa saja yang akan di laksanakan,harapan besarnya adalah seluruh program yang tercover dalam common goal untuk pendidikan itu bisa mengangkat Indeks pendidikan sebagai indikator yang bisa mengukur sejauh mana perkembangan dan kemajuan pendidikan. Selain daripada itu indeks pendidikan merupakan salahsatu komponen dalam menghitung IPM di suatu daerah.

Berdasarkan perhitungan BPS propinsi jawa barat, IPM jawa barat pada tahun 2010 mencapai 72,08 poin,mengalami peningkatan sebesar 0,44 poin di bandingkan tahun 2009 sebesar 71,64 poin.

Indeks pendidikan pada tahun 2010 mencapai 81,67 poin, naik sebesar 0,53 poin jika di bandingkan dengan tahun 2009 sebesar 81,14 poin. Sedangakan capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,95 tahun, pencapaian angka melek huruf pada tahun 2010 adalah 96,00 % jika di bandingkan dengan angka melek huruf pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,02 %.

Untuk indeks pendidikan tercatat dalam dokumen RKPD tahun 201o targetan yang tertulis dalam dokumen itu sebesar 83,46 poin. Sedangakan realisasi dalam dokumen LKPJ tercatat 81,67. Dari data itu kita melihat bahwa pemerintah propinsi tidak mencapai target atas apa yang telah di rencanakan dalam dokumen RKPD tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan pemerintah no 38 tahun 2007 tercantum pembagian kewenangan untuk urusan pendidikan. Dalam lampiran sub bidang kebijakan untuk pendidikan tugas pemerintah propinsi adalah sebagai beikut :

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.
2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota.
3. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar,pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.
4. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf  internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruantinggi.
6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.
7. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.

Sedangkan untuk pembiayaan pendidikan berdasarkan PP no 38 tahun 2007 sebagai berikut:

1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.
2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan PP no 38 tahun 2007 pemerintah propisnsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan program untuk tingkat Dasar dan menengah itu kewenangan pemerintah kota dan kabupaten,sedangkan kalau kita melihat program kerja yang ada dalam RKPD pemerintah propinsi sangat banyak di fokuskan pada pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2010 kita bisa melihat berdasarkan kepgub no:978/kep.578-disdik 2010 bantuan keuangan untuk program bantuan operasional sekolah (BOS)  Propinsi Jawa barat pada jenjang  penddidikan dasar dan menengah

Dana yang di keluarkan tidak sedikit, untuk program BOS ini pemerintah propinsi jawa barat menggelontorkan dana kepada kota kabupaten sebesar 599.999.780.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diperuntukkan bagi 8.570.252 siswa di 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Melihat anggaran pendidikan jawa barat yang hampir 2/3 dari total anggarannya berbentuk belanja tidak langsung ( BTL ) berupa bantuan keuangan dan bantuan sosial kepada kabupaten kota di jawa barat. Ini menunjukan bahwa yang banyak melakukan program kerja adalah kabupaten kota,sehingga yang banyak mempenagaruhi kenaikan indeks pendidikan jawa barat bukan kinerja dari pemerintah propinsi akan tetapi pemerintah kota dan kabupaten di jawa barat.(…..) Pemerintah propinsi tidak power full memiliki kekuatan untuk mengeksekusi program kerjanya,hal ini terbentur pada peraturan pemerintah no 38 tahun 2007 dan permendagri no 13 tahun 2006.sehingga harus ada terobosan – terobosan dari pemerintah propinsi untuk bisa mengeksekusi programnya. Kalau menjalankan programnya secara normatif saja, maka peningkatan indeks pendidikan dan capaian IPM jawa barat akan sangat lambat sekali. Hal ini sangat terlihat dari dokumen LKPJ tahun 2009 dan tahun 2010 peningkatan IPM jawa barat kenaikannya tidak signifikan.

disisi lain kewenangan yang terbatas bagi pemerintah provinsi mengakibatkan terbatasnya pula “campur tangan” provinsi.  Namun apabila melihat peningkatan  indeks pendidikan dalam IPM, hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah provinsi dan kota/kabupaten.berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, propinsi hanya menjumlahkan capaian-capaian kinerja dari kota dan kabupaten yang ada di daerah. Oleh karena itu strong leadership sangat di perlukan di sini,jangan sampai pemerintah propinsi mengelontorkan uang yang begiru besar kepada kota dan kabupaten tapi kinerja pemerintah di kota-kabupaten tidak signifkan,ini menyebabkan inefisiensi dan tidak efektif kebijakan yang ada. Hal ini bisa kita lihat dari LKPJ gubernur tahun 2009 tentang pendidikan. Kita akan melihat daya serap pemerintah kota dan kabupaten dalam menyerap dana pendidikan pemerintah propinsi yang di gelontorkan kepada kota dan kabupaten. Dari data yang ada di bawah ini menunjukan lemahnya daya serap anggaran.

Berdasarkan Kepgub no : 978/kep.1304-disdik 2009 tentang bantuan keuangan dan bantuan sosial untuk bidang pendidikan yang ada di pos sekda. Total anggaran yang ada dalam kepgub diatas,dianggarkan untuk bantuan keuangan kepada kab-kota yang ada di jawa barat sebesar 290.549.022.600. akan tetapi dalam LKPJ tahun 2009 menunjukan bahwa dana yg bisa di serap sebesar 38.120.404.400,  kalau di persentase kan itu sebesar 13 % dari total anggaran yang tertera dalam kepgub diatas. Selain daripada itu dalam Kepgub no : 978/kep.1304-disdik 2009,di sebutkan juga besaran bantuan sosial untuk bidang pendidikan sebesar 76.380.000.000, sedangkan dalam LKPJ di sampaikan bahwa penyerapan anggaran untuk bansos pendidikan sebesar                26.195.837.000,maka kalau kita hitung untuk penyerapan dana bansos pendidikan sebesar 34 %.  Ini bermasalah kalau daya serap kota kabupaten di bawah 50 %. Kita bisa melihat kinerja kota-kabupaten di sini,semakin kecil spending dana oleh kota kabupaten makan semakin sedikit program kerja yang di bisa di eksekusi. Sedangkan sudah di jelaskan di atas bahwa penilaian kinerja gubernur ini sangat di pengaruhi oleh kinerja kota kabupaten,karena pemerintah propinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi program di lapangan karena telah di atur ileh PP 38 tahun 2007. Gubernur hanya punya dana saja tapi tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi program.yang bisa mengeksekusi program adalah kota-kabupaten. Kalau kinerja kota-kabupatennya lemah,sudah barang tentu kinerja propinsi pun akan lemah,dan perkembangan indeks pendidikan jawa barat akan sangat lambat pertumbuhannya.maka dari itu strong leadership ini harus di lakukan oleh gubernur apabila ingin pertumbuhan indeks pendidikan ini naik secara signifikan,menjalankan roda pemerintahan dengan cara yang normatif-normatif saja itu kurang pas untuk di lakukan,ketika melihat kinerja di kota-kabupaten lemah.

Retorika

Dalam doktrin retorika Aristoteles  terdapat tiga teknis alat persuasi politik yaitu deliberatif, forensik dan demonstratif. Retorika deliberatif memfokuskan diri pada apa yang akan terjadi dikemudian bila diterapkan sebuah kebijakan saat sekarang. Retorika forensik lebih memfokuskan pada sifat yuridis dan berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan bersalah atau tidak, pertanggungjawaban atau ganjaran. Retorika demonstartif memfokuskan pada epideiktik, wacana memuji atau penistaan dengan tujuan memperkuat sifat baik atau sifat buruk seseorang, lembaga maupun gagasan.

Retorika (rethoric) secara harfiyah artinya berpidato atau kepandaian berbicara. Kini lebih dikenal dengan nama Public Speaking. Dewasa ini retorika cenderung dipahami sebagai “omong kosong” atau “permainan kata-kata” (“words games”), juga bermakna propaganda (memengaruhi atau mengendalikan pemikiran-perilaku orang lain).

Teknik propaganda “Words Games” terdiri dari Name Calling (pemberian julukan buruk, labelling theory), Glittering Generalities (kebalikan dari name calling, yakni penjulukan dengan label asosiatif bercitra baik), dan Eufemism (penghalusan kata untuk menghindari kesan buruk atau menyembunyikan fakta sesungguhnya).

Gaya Bahasa Retorika
1. Metafora (menerangkan sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal dengan mengidentifikasikannya dengan sesuatu yang dapat disadari secara langsung, jelas dan dikenal, tamsil);
2. Monopoli Semantik (penafsir tunggal yang memaksakan kehendak atas teks yang multi-interpretatif);
3. Fantasy Themes (tema-tema yang dimunculkan oleh penggunaan kata/istilah bisa memukau khalayak);
4. Labelling (penjulukan, audiens diarahkan untuk menyalahkan orang lain),
5. Kreasi Citra (mencitrakan positif pada satu pihak, biasanya si subjek yang berbicara);
6. Kata Topeng (kosakata untuk mengaburkan makna harfiahnya/realitas sesungguhnya);
7. Kategorisasi (menyudutkan pihak lain atau skenario menghadapi musuh yang terlalu kuat, dengan memecah-belah kelompok lawan);
8. Gobbledygook (menggunakan kata berbelit-belit, abstrak dan tidak secara langsung menunjuk kepada tema, jawaban normatif-diplomatis);
9. Apostrof (pengalihan amanat dengan menggunakan proses/kondisi/pihak lain yang tidak hadir sebagai kambing hitam yang bertanggung jawab kepada suatu masalah).

Retorika Dakwah
Retorika Dakwah dapat dimaknai sebagai pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah, yakni ajakan ke jalan Tuhan (sabili rabbi) mengacu pada pengertian dakwah dalam QS. An-Nahl:125:

“Serulah oleh kalian (umat manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik…”

Ayat tersebut juga merupakan acuan bagi pelaksanaan retorika dakwah. Menurut Syaikh Muhammad Abduh, ayat tersebut menunjukkan, dalam garis besarnya, umat yang dihadapi seorang da’i (objek dakwah) dapat dibagi atas tiga golongan, yang masing-masingnya dihadapi dengan cara yang berbeda-beda sesuai hadits: “Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar (takaran kemampuan) akal mereka”.

a. Ada golongan cerdik-cendekiawan yang cinta kebenaran, berpikir kritis, dan cepat tanggap. Mereka ini harus dihadapi dengan hikmah, yakni dengan alasan-alasan, dalil dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan akan mereka.

b. Ada golongan awam, orang kebanyakan yang belum dapat berpikir kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian tinggi-tinggi. Mereka ini dipanggil dengan mau’idzatul hasanah, dengan ajaran dan didikan, yang baik-baik, dengan ajaran-ajaran yang mudah dipahami.

c. Ada golongan yang tingkat kecerdasannya diantara kedua golongan tersebut. Mereka ini dipanggil dengan mujadalah billati hiya ahsan, yakni dengan bertukar pikiran, guna mendorong supaya berpikir secara sehat.

Retorika Islam
Retorika dakwah sendiri berarti berbicara soal ajaran Islam. Dalam hal ini, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya, Retorika Islam (Khalifa, 2004), menyebutkan prinsip-prinsip retorika Islam sebagai berikut:
1. Dakwah Islam adalah kewajiban setiap Muslim.
2. Dakwah Rabbaniyah ke Jalan Allah.
3. Mengajak manusia dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik.
4. Cara hikmah a.l. berbicara kepada seseorang sesuai dengan bahasanya, ramah, memperhatikan tingkatan pekerjaan dan kedudukan, serta gerakan bertahap.

Secara ideal, masih menurut Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, karakteristik retorika Islam a.l.
1. Menyeru kepada spiritual dan tidak meremehkan material.
2. Memikat dengan Idealisme dan Mempedulikan Realita.
3. Mengajak pada keseriusan dan konsistensi, dan tidak melupakan istirahat dan berhibur.
4. Berorientasi futuristik dan tidak memungkiri masa lalu.
5. Memudahkan dalam berfatwa dan menggembirakan dalam berdakwah.
6. Menolak aksi teror yang terlarang dan mendukung jihad yang disyariatkan.

]]> http://eljundi.wordpress.com/2011/05/23/seputar-retorika/feed/ 0 eljundi soekarno http://eljundi.wordpress.com/2011/05/16/membentuk-lapis-inteligensia-muslim-negarawan/ http://eljundi.wordpress.com/2011/05/16/membentuk-lapis-inteligensia-muslim-negarawan/#comments Mon, 16 May 2011 01:08:18 +0000 andriyana http://eljundi.wordpress.com/?p=203 ]]> Oleh: Kartika Nurrahman dan Muhammad Hasanudin  *) Ketua Kammi Komsat UGM 2007/2008 dan 2008/2009

Memasuki dekade kedua kelahiran KAMMI di negeri pertiwi Indonesia ini, organisasi ini tentunya sudah tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Dari semenjak kelahirannya yang menyejarah, KAMMI telah berperan penting dalam pembangunan negeri ini. Perlahan namun pasti, KAMMI bergerak dari organisasi kecil menjadi salah satu organisasi besar di negeri ini. Dari gerakan aksi menjelma menjadi organisasi massa yang besar, dan dari gerakan responsif menjadi sebuah gerakan yang terorganisir, terstruktur dan tertata rapi. Organisasi ini telah tersebar ke berbagai penjuru Indonesia dengan ratusan komisariat di universitas-universitas negeri maupun swasta dan  puluhan KAMMI Daerah di wilayah atau kota di Indonesia dengan jumlah kader yang mencapai ribuan orang.

Pasca Reformasi ’98 sangat disadari bahwa kondisi Indonesia masih belum membaik sesuai dengan harapan dan cita-cita Reformasi. KAMMI yang mengaku sebagai salah satu elemen penggerak Reformasi tentunya masih memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan cita-cita Reformasi yang dulu dicetuskan. Karena itu, organisasi ini tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan KAMMI apapun kondisinya akan tetap terus berada di garda depan perbaikan kondisi negeri Indonesia yang tercinta ini.

Kelahiran KAMMI

KAMMI lahir di saat kondisi negara Indonesia sedang mengalami goncangan hebat. Krisis ekonomi yang kemudian menjalar menjadi krisis multidimensi telah mengancam bukan saja rasa kebangsaan, tetapi juga menimbulkan perasaan frustasi dan serba curiga antarsesama masyarakat Indonesia. Akibatnya yang terjadi adalah kepanikan massal di mana masyarakat terutama yang berdomisili di kota-kota inti republik ini merasa sudah tidak memiliki orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi-institusi lama (Orde Baru) telah mengalami delegitimasi di mata masyarakat. Apapun strategi penyelesaian krisis yang dilakukan, masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya terhadap institusi-institusi tersebut hingga mencapai taraf ekstrim dengan timbulnya banyak kerusuhan di berbagai wilayah.

Dalam latar suasana demikian, di saat bersamaan sedang dilakukan konsolidasi aktivis masjid kampus se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) di forum Muktamar yang kesepuluh di Malang. Para aktivis tersebut kemudian menyadari perlunya segera untuk berkontribusi secara praksis dalam upaya penyelesaian krisis yang terjadi. Akhirnya setelah forum muktamar FSLDK nasional selesai, sebagian besar dari mereka mendeklarasikan berdirinya suatu front aksi yang dinamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada tanggal 29 Maret 1998. Dengan demikian kelahiran KAMMI sendiri secara struktural tidak memiliki hubungan dengan FSLDK.

KAMMI lahir dari proses menyejarah gerakan dakwah kampus. Sebuah proses penyadaran dan pemahaman keagamaan yang diawali dalam lingkungan kampus-kampus sekuler berbasis masjid. Jaringan aktivis dakwah kampus yang tersebar di berbagai kampus-kampus negeri tersebut yang membuat KAMMI mampu mengonsolidasikan diri dalam waktu cepat. Segera saja KAMMI menjadi gerakan yang berandil dalam mendorong berjalannya Reformasi di negeri ini. Melihat kondisi yang ada, maka tuntutan KAMMI adalah dilaksanakannya Reformasi total. Dalam aksi-aksinya KAMMI selalu menggunakan cara damai sebagai bagian dari ideologi yang diyakini, sekaligus strategi agar aksi-aksi tidak menjadi semakin anarkis yang menjadikan masyarakat kehilangan orientasi.  Selanjutnya untuk mengarahkan gerak, KAMMI mengeluarkan “Empat Tuntutan Rakyat” (PANTURA) dan “Enam Visi Reformasi.”

Beberapa mahasiswa UGM yang menjadi bagian dari delegasi LDK Jamaah Shalahudin juga turut membidani kelahiran KAMMI. Tercatat nama Muhammad Arif Rahman yang saat itu menjabat sebagai ketua Jamaah Shalahudin merupakan  salah satu dari delapan anggota tim formatur KAMMI. Dari tim formatur inilah kemudian disepakati posisi ketua umum diamanahkan kepada Fahri Hamzah dari UI dan Haryo Setyoko yang juga mahasiswa UGM sebagai sekretaris umum.

Dalam waktu singkat KAMMI segera mengonsolidasikan diri di UGM. Tanggal 9 April 1998 KAMMI DIY yang masih berintikan KAMMI UGM mengadakan rapat akbar di gelanggang mahasiswa UGM dengan massa kurang lebih 800 orang. Sehari berikutnya, tanggal 10 April 1998 sebagian anggota KAMMI UGM juga datang ke Jakarta dalam rangka rapat akbar mahasiswa dan rakyat Indonesia yang berlangsung di masjid Al-Azhar dan dihadiri oleh 20.000 an massa. Aksi ini kemudian diikuti dengan aksi-aksi berikutnya. Aksi-aksi KAMMI dilakukan secara damai dan menghindari cara-cara kekerasan.

Pada muktamar nasional pertama pada tanggal 1-4 Oktober 1998 dimulailah era baru bagi KAMMI. Dalam muktamar tersebut disepakati KAMMI berubah status dari bentuk “kesatuan aksi” menjadi ormas yang permanen. Dalam muktamar tersebut juga dilahirkan perangkat-perangkat pokok organisasi yaitu AD/ART organisasi yang juga meliputi visi misi organisasi dan struktur organisasi. Muktamar ini berlangsung di Islamic Center Bekasi dan dihadiri oleh kurang lebih 100 orang peserta yang mewakili 300 daerah. Saat itu, disepakati terbentuk formatur KAMMI yang terdiri dari 23 orang. Tercatat dua orang mahasiswa UGM sebagai bagian dari tim formatur ini, yaitu Haryo Setyoko sebagai sekretaris umum KAMMI pusat dan Purwoko Kurniawan yang mewakili delegasi jaringan wilayah IV yang meliputi DIY dan Jawa Tengah.

Banyak tokoh awal KAMMI yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka tersebar dalam berbagai profesi seperti di lembaga legislatif, pers, akademisi, peneliti, LSM dan lain sebagainya. Fahri Hamzah sebagai ketua pertama KAMMI diakui oleh beberapa pihak cukup berperan dalam jalannya Reformasi.

Ideologi  KAMMI

Ideologi KAMMI lahir dalam muktamar pertama yang merupakan elaborasi nilai-nilai keislaman yang diyakini. Ideologi tersebut kemudian dimanifestasikan dalam 6 prinsip gerakan KAMMI. Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9-15 Agustus 1999 dalam agenda Rapat Kerja Nasional Departemen Kaderisasi yang bertempat di Parung, Bogor dilahirkanlah ideologi KAMMI yang terangkum dalam enam prinsip gerakan. Enam prinsip gerakan tersebut meliputi, kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI, kebatilan adalah musuh abadi KAMMI, solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI, perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI, kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI dan persaudaraan adalah watak mua’malah KAMMI.

Prinsip gerakan yang pertama “kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI.” KAMMI meyakini sepenuhnya sunnah yang telah ditetapkan Allah SWT bahwa kemenangan Islam adalah suatu kepastian dan sebuah aksioma dalam kamus perjuangan umat. Allah SWT berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami tulis dalam Zabur sesudah (Kami tulis) dalam Lauh Mahfudz bahwasanya bumi ini diwarisi oleh hamba-hamba Ku yang shaleh” (QS. Al Anbiya (21) : 105). Inilah bahan bakar perjuangan KAMMI yang menyalakan api di setiap dada di mana cahayanya takkan pernah redup, pancarannya menghangatkan jiwa, dan benderangnya menerangi langkah demi langkah menuju Ridha-Nya. KAMMI yakin bahwa sesungguhnya pertolongan Allah SWT itu amat dekat. Dekat bagi mereka yang berjihad dan berkorban, dekat bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT, dan dekat dengan mereka yang ikhlas.

Prinsip yang kedua “kebatilan adalah musuh abadi KAMMI.” Kebatilan dalam segala bentuknya adalah penyakit yang menyengsarakan umat manusia. Oleh karena itu, kebatilan harus diperangi dan dimusuhi. Fitrah manusia sepanjang masa selalu menolak penyakit yang menyengsarakan mereka. Namun banyak manusia tidak sadar bahkan tidak mengenal penyakit yang diderita atau yang mengancamnya sehingga mereka tidak melakukan pencegahan atau upaya pengobatan. Umat harus disadarkan tentang hakikat kebatilan, karena KAMMI meyakini bahwa mengenal kebatilan adalah bagian dari integrasi Islam. Hudzaifah bin Yaman berkata, “Banyak orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan karena kejahatan itu menimpa diriku” (HR. Bukhari). Standar yang KAMMI yakini dalam menentukan kebenaran dan kebatilan adalah A-Quran dan As-Sunnah.

Prinsip ketiga “solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI.” Adalah sebuah aksioma jika pencipta alam semesta beserta isinya Maha Mengetahui kebutuhan ciptaan-Nya, apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka. Islam datang dari sisi Allah SWT dibawa oleh Rasul-Nya, Muhammad SAW kepada umat manusia yang pada saat itu berada dalam kegelapan jahiliyah, penuh dengan kerusakan, kedzaliman, keguncangan, dan keresahan di seluruh sendi kehidupan. Dengan Islam, din yang hanif ini, Rasulullah SAW membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kerusakan ke arah perbaikan, kezaliman berganti dengan keadilan, keguncangan dan keresahan hilang berganti dengan ketenangan dan kedamaian. Islam adalah titik tolak perjuangan, metode dan jalan serta tujuan. KAMMI meyakini sepenuhnya bahwa hanya Islam yang mampu mengembalikan kemanusiaan manusia, menyeimbangkan antara ruh dan jasad, memadukan jasmani, akal dan ruhani, dan membawa manusia menuju keutuhan peradaban sebagaimana firman Allah SWT, “Seseunguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya tedapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya.” (QS. Al Anbiya (21: 10).

Prinsip yang keempat “perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI.”  Prinsip Ishlah (perbaikan) dimulai dari perbaikan individu, keluarga, masyarakat hingga perbaikan bangsa dan negara. KAMMI sedapat mungkin menghindarkan gerakan atau aktivitas yang membawa kerusakan meskipun ada manfaat dibaliknya. Ini jelas, karena KAMMI berprinsip menghindari kerusakan dan lebih mengutamakan manfaat. Islam sebagai asas KAMMI mewajibkan umatnya untuk menjaga lima penopang hidup manusia; agama, akal, jiwa, kehormatan dan harta benda. Oleh karena itu, seluruh gerak dan aktivitas KAMMI senantiasa berorientasi pada perbaikan dan pemeliharaan kelima hal tersebut sebagaimana KAMMI juga akan memerangi setiap upaya untuk merusaknya. Untuk merealisasikan semua itu, KAMMI berpegang teguh pada syariat Islam, sebab di sanalah sumber kebaikan sebagaimana juga KAMMI berpegang teguh pada prinsip dakwah Islamiyah sebagai metode perbaikan. KAMMI berusaha untuk memelihara dan menghidupkan tradisi perbaikan ini yang memang telah diwariskan oleh para Nabi dan Rasul.

Prinsip kelima “kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI.” KAMMI yakin bahwa kebahagiaan di Indonesia akan tercapai jika amar ma’ruf nahi munkar ditegakkan dan nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan masyarakat. Semua itu akan terwujud dengan baik manakala umat Islam berperan memimpin negeri ini. Sebab “keshalihan” masyarakat lebih dapat dijaga bila “keshalihan” pemimpin terwujud sebagaimana juga keshalihan pemimpin dapat terjamin jika terdapat kontrol dari masyarakat yang shalih. Sekali lagi, KAMMI meyakini hanya Islam yang mampu melahirkan keshalihan itu. Sebagaimana firman Allah SWT, “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (QS. Al Baqarah (2: 143).

Prinsip yang terakhir “persaudaraan adalah watak mu’amalah KAMMI.” KAMMI senantiasa menjalin persaudaraan dengan seluruh komponen masyarakat yang memiliki visi perbaikan untuk bangsa ini. Karena KAMMI yakin bahwa upaya membangun bangsa tidak mungkin terwujud jika hanya dilakukan oleh sekelompok anak bangsa tanpa melibatkan yang lain. Sementara kerja sama dalam hal ini membutuhkan jiwa persaudaraan dengan sesama Muslim dan organisasi Islam. KAMMI berpegang teguh dengan firman Allah SWT,  “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al Hujurat (49:10). Allah SWT juga berfirman,”Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran” (QS. Al Maidah (5 : 2). Sementara dengan umat lain dan organisasinya, Islam mengajarkan “ Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al Mumtahanah (60 : 8-9).

Sebagai sarana ideologisasi kader, KAMMI membagi kegiatannya dalam dua fungsi, yaitu kegiatan peningkatan kualitas kader dan kegiatan penjagaan kader. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk pelatihan (daurah) dan madrasah. Dalam rangka penjagaan kader dilakukan mekanisme Madrasah KAMMI, sementara dalam rangka peningkatan kualitas kader dilakukan berbagai macam varian daurah sesuai kebutuhan, baik itu pelatihan yang bersifat teknis seperti manajemen aksi dan community development juga pelatihan yang bersifat penguatan wacana kader seperti pengenalan ideologi.

Di samping itu, secara struktural KAMMI tidak membatasi kader-kadernya untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Sehingga tidak ada batasan bagi kader untuk meng-up-grade dirinya sejauh yang dia mampu. Dalam hal aktivitas lapangan, kader KAMMI bebas beraktivitas di manapun sekiranya itu dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Demikian juga dalam hal wacana, tidak ada batasan bagi kadernya untuk mengembangkan wacananya. Semakin banyak buku yang dibaca dan semakin banyak diskusi yang dihadiri diharapkan mampu menambah pengetahuan sekaligus meningkatkan kapasitas setiap kader. Di sisi lain KAMMI juga tidak mengarahkan kadernya untuk memilih salah satu jenis tafsir dan juga mazhab, karena KAMMI bukan gerakan keagamaan tertentu. Anggota KAMMI berasal dari beragam komunitas keagamaan di Indonesia. Setiap tafsir boleh dipelajari ataupun didiskusikan oleh setiap kader KAMMI, karena setiap tafsir memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Strategi Gerakan Politik KAMMI

Di dalam perangkat GBHO KAMMI telah ditegaskan posisi KAMMI di tengah gerakan mahasiswa lain, institusi pendidikan tinggi, gerakan Islam, rakyat, elemen masyarakat, partai politik dan pemerintahan. Hingga saat ini KAMMI melihat masih banyak permasalahan yang terjadi di republik ini. Oleh karena itu, diperlukan lembaga kontrol (pressure group) sekaligus penyeimbang (balancing power) yang kuat bagi pemerintah. Kedua peran inilah yang dilakukan oleh KAMMI dalam berbagai macam varian aksi.

Berbagai varian aksi dilakukan dalam agenda pressure group dan balance power. Aksi yang berupa demonstrasi dalam menyikapi suatu kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat maupun menyikapi penyimpangan-penyimpangan masuk dalam agenda pressure group.  Sementara aksi berupa aktivitas pendidikan kepada anak-anak ataupun pemberdayaan masyarakat  merupakan agenda balance power. Secara umum kader KAMMI lebih sering mengkerangkakan kedua agenda tersebut dalam frasa amar ma’ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran).

Di samping itu, KAMMI terus melakukan gerakan pengaderan dalam membentuk pribadi Muslim negarawan sebagai visi kaderisasinya. Berbagai macam perangkat dari mulai daurah (pelatihan), seminar, diskusi, ataupun agenda-agenda lainnya dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi standar kaderisasinya.

Perluasan jaringan kelembagaan juga terus dilakukan baik terhadap individu-individu maupun lembaga-lembaga di luar KAMMI yang memiliki kesamaan tujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia. Karena KAMMI menyadari menyelesaikan permasalahan masyarakat yang begitu kompleks ini tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak yang berkaitan.

Sejarah dan Potret Aktivitas KAMMI UGM

Berdirinya KAMMI UGM sekaligus juga merupakan awal terbentuknya KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan praktis saat itu sebagian besar anggota KAMMI DIY adalah juga anggota KAMMI UGM. Sistem keanggotaan KAMMI di masa awal belum sistemastis. Belum ada sistem kaderisasi organisasi. Sebagian besar anggota awal KAMMI adalah aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di UGM yang tersebar di fakultas-fakultas. Sebagian dari mereka juga sudah menjadi anggota gerakan ekstra lain. Hal ini dapat dimaklumi karena saat itu KAMMI masih berbentuk “kesatuan aksi”, yaitu gabungan dari kelompok-kelompok aksi mahasiswa Islam, dan bukan sebuah organisasi permanen yang memiliki AD/ART. Setelah menjelma menjadi ormaslah baru mulai ada penataan stuktur kelembagaan dan pengelolaan kaderisasinya.

Kader KAMMI saat ini telah mencapai ribuan orang. Sedangkan di UGM sendiri tercatat tidak kurang dari 300 orang kader. Di dalam aktivitas kelembagaan tidak ada pembedaan peran antara kader laki-laki dan perempuan apalagi sampai terjadi diskriminasi perlakuan. Setiap kader dalam jenjang kaderisasi yang sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, KAMMI tidak membentuk “biro kemuslimahan.” Pertimbangan ada tidaknya “biro kemuslimahan” diserahkan kepada masing-masing struktur kepengurusan. Seluruh KAMMI komisariat di DIY tidak menggunakan struktur ini, sementara kepengurusan KAMMI Pusat menggunakan struktur ini. Walaupun demikian, ada beberapa kegiatan spesifik untuk masing-masing kader karena jumlah kader perempuan di KAMMI rata-rata adalah separuh jumlah anggota dalam sekali perekrutan.

Meskipun tidak ada pembedaan peran, namun untuk interaksi antara kader laki-laki dan perempuan di KAMMI dibatasi oleh beberapa rambu-rambu. Interaksi didasarkan atas semangat kerja dakwah sehingga ada beberapa batasan syariah yang tidak boleh dilanggar oleh kader. Mekanisme kontrol dilakukan secara komunitas maupun organisasi, sehingga jika ada kader yang melanggar dalam masalah ini, sanksi akan diberikan oleh komunitas dan organisasi secara bertahap. Demikian juga, jika kader tersebut ada dalam jajaran struktural maka akan diberikan sanksi secara bertingkat dimulai dari memberikan nasehat hingga tidak diikutkan lagi dalam kegiatan organisasi.

KAMMI UGM juga melakukan kerjasama dengan lembaga intra maupun ekstra kampus. Kerjasama juga sering dilakukan dengan beberapa LSM. Kerjasama ini bersifat strategis. KAMMI UGM juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa Pusat studi di UGM, bahkan beberapa kadernya juga aktif di dalamnya. Contohnya adalah Pukat (Pusat Studi Anti Korupsi, Fakultas Hukum UGM).

Varian aksi yang dimiliki oleh KAMMI beragam, mulai dari aksi demostrasi, aksi penggalangan dana untuk suatu musibah, aksi budaya, desa mitra dan lain sebagainya. Untuk desa mitra saat ini sudah ada dua buah, yaitu di Cangkringan yang difokuskan dalam pembinaan bidang pendidikan agama anak-anak (TPA) dan di Pleret sebagai upaya rehabilitasi pasca gempa Bantul.

Pribadi Muslim dibentuk dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan dan membiasakan kader untuk mengatasi permasalahan umat dan masyarakat. Hal ini disadari sebagai manifestasi ayat Al-Qur’an “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah” (QS. Ali Imran : 110). Dalam memahami aktivitas ini, maka kader KAMMI menyadari bahwa agar menjadi umat terbaik, ia harus mampu menebarkan solusi bagi masyarakatnya terlebih dahulu (ukhrijat linnas). Dengan demikian, umat terbaik yang dijanjikan oleh Allah adalah setelah seorang Muslim menjalani empat aktivitas, yaitu memberikan solusi atas permasalahan masyarakat (manifestasi dari ukhrijat linnas), menyuruh kepada kebaikan (ta’muruna bil ma’ruf), mencegah kebatilan (wa tanhauna ‘anil munkar) dan beriman kepada Alalah SWT (wa tu’minuna billah). Inilah syarat umat terbaik yang diyakini oleh kader KAMMI dan bukan taken from granted.

Untuk itu kader KAMMI disebarkan ke semua lembaga antara lain ke BEM, lembaga legislatif kemahasiswaan, SKI-SKI, lembaga keilmuan dan lain sebagainya agar terbiasa mengatasi masalah dan mampu mengembangkan potensi kemampuannya. Mengatasi  masalah dimaknai sama sebagai mengemban amanah dari orang lain. Artinya setiap kader harus mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik kepada publik maupun kepada organisasi.

Intelegensia Muslim-Negarawan: Cita KAMMI

Visi jangka panjang KAMMI adalah menjadi wadah perjuangan permanen bagi lahirnya calon pemimpin bangsa masa depan demi terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Dalam domain definisi ini juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia mampu berkiprah di seluruh penjuru dunia dengan menjadi bangsa yang kuat baik secara ekonomi, politik, militer dan struktur sosialnya. Di sinilah KAMMI memiliki peran penting menjadi tempat bagi pembentukan kader-kader yang bervisi Muslim-Negarawan. Realitas ke-Indonesiaan yang plural sekaligus sebagai negeri Muslim terbesar adalah yang mendasari visi tersebut. Meninggalkan salah satunya berarti sama saja mencerabut akar-akar keindonesiaan. Oleh karena itu, KAMMI juga diorientasikan sebagai gerakan pengaderan (harokatu at tajnid) yang berupaya melahirkan lapis inteligensia baru yang bervisi Muslim-Negarawan. Lapis inteligensia baru inilah yang kelak diharapkan mampu menjadikan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang berdiri di atas nilai-nilai keislaman yang universal.

Dalam membentuk inteligensia baru bervisi Muslim-Negarawan ini  KAMMI menyebarkan kader-kadernya, baik laki-laki maupun perempuan ke berbagai lembaga-lembaga kemahasiswaan dan kampus. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mencakup lembaga yang bersifat sosial-politik akan tetapi juga lembaga riset, akademik serta lembaga-lembaga lainnya  Dengan demikian, sejak dini kader KAMMI dilatih untuk menjadi calon pemimpin yang menjalani tiga proses pembelajaran. Ketiga proses tersebut adalah proses penyadaran jatidiri seorang muslim sekaligus juga sebagai mahasiswa, proses pemahaman akan fungsi dan tugasnya sebagai agent of change dan juga tidak lupa proses partisipasi sebagai langkah kontributif bagi masyarakat, sekaligus proses pembelajaran di masa yang akan datang.

Nilai keislaman yang universal adalah tegaknya keadilan. Di samping itu, Islam juga berjuang dalam kerangka tauhid, yaitu penghambaan hanya kepada Allah semata bukan kepada materi. Ini merupakan salah satu hal yang akan KAMMI perjuangkan. Dalam hubungannya dengan agama lain KAMMI membangun kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai yang disepakati bersama dalam membangun bangsa ini.

UGM memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi ini, karena di sinilah lahir inteligensia baru yang berpotensi memimpin bangsa ini ke depan. Tentu saja aktivis Muslim harus mampu berbenah dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin membutuhkan kapasitas lebih besar dan dengan tetap berlandasakan kepada ketauhidan.

Daftar Pustaka

Buku Pintar Dauroh Marhalah I. 2009. KAMMI KOMSAT UGM.

Imam, Rijalul. Tanpa Tahun. Tafsir Epistemik Prinsip Perjuangan KAMMI: Agenda dan Mihwar Gerakan Keummatan. Makalah, tidak dipublikasikan.

Imam, Rijalul. 2008. Menyiapkan Momentum: Refleksi Paradigmatis Pemikiran Gerakan untuk Membangun Bangsa. Muda Cendikia:Bandung.

Propaganda. Majalah KAMMI KOMSAT UGM. 2008.

Rahmad, Andi dan Mukhamad Najib. 2001. Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus. Profetika:Yogyakarta.

Sidiq, Mahfudz. 2003. KAMMI dan Pergulatan Reformasi. Era Intermedia:Solo.

Sudarsono, Amin. 2005. Ideologi KAMMI. Makalah, tidak dipublikasikan.

Lokakarya Departemen Kaderisasi akhir Desember tahun 2005 dan awal 2006 atau lebih tepatnya pada tanggal 1 Muharam 1427 H yang diselenggarakan di Situ Gunung Sukabumi menyepakati rumusan profil ideal kader KAMMI, yakni mewujudkan kader Muslim Negarawan. Profil Muslim Negarawan ini adalah interpretasi dari sosok ‘Pemimpin Masa Depan yang Tangguh’ sebagaimana termaktub dalam Visi KAMMI. Pemimpin yang tangguh seperti apa yang ingin diwujudkan oleh KAMMI belum ada tafsir resminya sehingga wajar kemudian yang berkembang justru masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri. Pentingnya tafsir resmi ini agar KAMMI memiliki patokan dasar dalam mengimplementasikan konsep yang diinginkan gerakan. Dengan memiliki patokan dasar yang resmi maka mengevaluasi hasil-hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif bahkan dapat diukur pencapaiannya.

Mengapa Muslim Negarawan?
Istilah Muslim Negarawan merupakan frase yang terdiri dari kata Muslim dan Negarawan. Dua kata ini bermakna netral yakni, muslim, merujuk pada manusia yang beragama Islam dan negarawan merujuk pada kualitas pemimpin puncak sebuah Negara. Mengapa Negarawan? Apa bedanya dengan bangsawan?
Hal pertama yang perlu dipahami, ketika dua buah kata dibentuk menjadi satu frase, maka dua kata itu menjadi istilah yang eksklusif. Dikatakan eksklusif karena tidak ada kamus yang dapat dirujuk secara bertanggung jawab kecuali dari pihak yang mengeluarkan istilah itu. Seperti halnya istilah ‘rumah sakit’, frase ini menjadi istilah eksklusif yang terdiri dari kata ‘rumah’ dan ‘sakit’. Tapi muncul pertanyaan sederhana, mana mungkin rumah sakit? Apakah rumah itu hidup sehingga ia sempat merasakan sakit? Jawabannya: jika diartikan secara harfiyah memang bermakna demikian, tapi ketika dua kata menjadi frase artinya dikembalikan pada pihak/komunitas yang mengeluarkan frase itu. Jika frase itu dikeluarkan oleh pihak serumpun Melayu (Indonesia) maka artinya adalah tempat berobat. Tapi jika dicari di kamus berbahasa Inggris mungkin akan berarti home of sick, tapi istilah terakhir ini tidak dikenal di sana, mereka hanya kenal istilah hospital bagi ‘rumah sakit’ yang kita istilahkan tadi.
Begitu juga dengan istilah Muslim Negarawan yang dikeluarkan KAMMI, ketika dua kata ini digabung maka istilah ini menjadi istilah yang eksklusif dan karenanya makna frase ini perlu dikembalikan pada pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan istilah ini, yang dalam hal ini adalah KAMMI itu sendiri.
Dalam Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H, Muslim Negarawan adalah kader KAMMI yang memiliki basis ideologi Islam yang mengakar, basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan, idealis dan konsisten, berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa, serta mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan.
Mengapa negarawan? Kata negarawan menurut beberapa kamus adalah pejabat pemimpin pemerintahan; seseorang yang dianggap berjasa dalam membangun bangsanya; mentalitas yang merasa memiliki bangsa dan negaranya dan karenanya ia berkontribusi dalam membela dan membangun negara dan bangsanya. KAMMI mengambil dua makna yang terakhir yang lebih substansial yakni mentalitas bukan jabatan. Tapi dua makna yang terakhir ini setara dengan makna yang pertama, oleh karena itu makna-makna ini sejalan dengan logika gerakan bahwa gerakan mahasiswa setara dengan pejabat pemerintahan dalam peran ballanching power (kekuatan penyeimbang).
Secara konstitusional misi dan peran kenegaraan ini termaktub dalam preambule UUD ’45 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks kekaderan makna negarawan di atas bagi KAMMI adalah misi dan peran-peran kenegaraan dijiwai kader KAMMI. Sebagai ballanching power, maka KAMMI harus dapat mengontrol negara untuk konsisten menjalankan peran-peran kenegaraan ini sebagaimana termaktub dalam UUD ’45.
Namun yang diinginkan KAMMI makna negarawan di atas tidak dimaknai secara sekuler. Dengan istilah Muslim Negarawan maka nilai-nilai keislaman menjiwai dan mewarnai watak kenegarawanan kader KAMMI.
Mengapa tidak bangsawan, sebab kata bangsawan memiliki konotasi elit dan strata khusus yang berbeda dengan rakyat biasa, yakni mereka yang memiliki trah/darah biru sebagai atau keturunan dari penguasa sebuah bangsa. Dan istilah ini tidak lagi relevan di zaman sekarang.

Manhaj Dakwah Membedah Muslim Negarawan
Lima Elemen Kunci dan Alat Evaluasi
Sebagaimana disebutkan dalam Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H, Muslim Negarawan adalah kader KAMMI yang memiliki basis ideologi Islam yang mengakar, basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan, idealis dan konsisten, berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa, serta mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan. Dari definisi ini terdapat lima elemen kunci sebagai alat ukur evaluasi apakah kader KAMMI atau kebijakan-kebijakan KAMMI mencerminkan sebagai Muslim Negarawan.
Lima Elemen kunci dari kader Muslim Negarawan adalah:
1. Memiliki basis ideologi Islam yang mengakar,
2. Memiliki basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan,
3. Idealis dan konsisten,
4. Berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa, serta
5. Mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan.

Kehendak KAMMI atas Lima Elemen Kunci Bagi Kader
Yang dimaksud dengan ‘Memiliki basis ideologi Islam yang mengakar’ adalah bahwa kader KAMMI berpikir dan bergerak berdasarkan ‘kehendak’ Islam. Islam sebagai titik tolak pergerakan adalah ideologi yang mewarnai pergerakan dan kebijakan KAMMI. KAMMI tidak berpikir dan bertindak dalam framework liberal atau menggunakan elemen ideologi kelompok lain. KAMMI hanya menggunakan Islam sebagai landasan dan kaidah perjuangannya. Karenanya KAMMI hanya menjalankan kehendak-kehendak Islam dalam membangun bangsa dan merekonstruksi umat. Oleh karena itu hal ini menuntut kader KAMMI untuk mempelajari Islam secara lebih intensif dan komprehensif, terutama mempelajari apa kehendak-kehendak Islam dan bagaimana kaidah-kaidah memperjuangkannya.
Yang dimaksud dengan ‘Memiliki basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan’ adalah bahwa kader KAMMI berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan ilmiah dan pemikiran yang mapan. Yang dimaksud dengan pengetahuan ilmiah adalah berangkat dari pengetahuan yang rasional (masuk akal) dan empirik (dapat dibuktikan). KAMMI tidak bergerak secara emosional tapi bergerak dengan penuh argumen yang valid dan solid, lengkap dengan data-data yang akurat dan pembelaan yang tepat. Yang dimaksud dengan pemikiran yang mapan adalah bahwa KAMMI tidak berangkat dari pengetahuan yang mudah didekonstruksi. KAMMI berbeda dengan kelompok liberal yang memandang banyak persoalan terutama persoalan keislaman dengan cara pandang dekonstruksi, sedangkan mereka sendiri mendekonstruksi Islam dengan ilmu alat epistemologi yang tidak mapan dan mudah didekonstruksi pula. Oleh karena itu hal ini menuntut kader KAMMI untuk giat mempelajari konsep-konsep pengetahuan dan pemikiran yang mapan agar tidak mudah didekonstruksi argumen pergerakannya.
Yang dimaksud dengan idealis dan konsisten adalah bahwa kader KAMMI berpikir, berniat, dan bertindak berangkat dari nilai-nilai ideal bukan dari keuntungan sesaat dan tidak mudah menjual diri pada kepentingan pragmatis. Hal ini bukan berarti KAMMI tidak realistis, justru dengan mematok ‘nilai tertinggi’ ini ada upaya dialektis dengan realitas yang kemudian akan memudahkan KAMMI bergerak secara terpadu. Dalam cara pandang ini diupayakan kader KAMMI untuk selalu mengasah idealismenya dan melakukan evaluasi diri atas konsistensi perjuangannya. Bisa jadi godaan sesaat dapat menjebak KAMMI pada kepentingan yang tidak menguntungkan umat dunia akhirat dan menghilangkan investasi pahala ikhlas padahal perjuangan begitu melelahkan.
Yang dimaksud dengan ‘Berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa’ adalah bahwa kader KAMMI bukanlah beban dan masalah bagi umat dan bangsa, justru sebaliknya ekspresi kader KAMMI dalam pikiran, niatan, dan tindakan merupakan dalam rangka memberi solusi memecahkan problematika umat dan bangsa. KAMMI secara individual maupun organisasional adalah aset bagi umat dan bangsa ini. Oleh karenanya keterlibatan KAMMI dalam proses-proses perubahan dan kebijakan serta intervensi sosial secara kreatif dan strategis menjadi signifikan dalam upaya perbaikan. Dengan demikian KAMMI dan kader-kadernya penuh dinamika dan bukanlah kelompok yang diam dan tidak peduli terhadap persoalan kebangsaan dan keummatan.
Terakhir, yang dimaksud dengan ‘Mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan’ adalah bahwa kader KAMMI bukanlah musuh bagi pihak tertentu, gerakan atau institusi lainnya, sebaliknya KAMMI dapat memainkan perannya dalam merekatkan komponen-komponen bangsa pada upaya perbaikan dan pembangunan bangsa dan umat ini. Musuh KAMMI hanyalah kebatilan, KAMMI hanya berpikir, berniat, dan bertindak untuk menghilangkan kebatilan itu dalam komponen-komponen bangsa untuk kemudian bersama-sama membangun negeri tercinta Indonesia dan semesta dunia ini. Oleh karena itu, hal ini menuntut kader-kader KAMMI untuk bergaul secara luas, memiliki jaringan luas dalam proses perbaikan dan pembangunan dengan berbagai pihak, dan meletakkan ukhuwah secara proporsional. Ukhuwah dalam pandangan KAMMI mengikuti ukhuwah dalam pandangan Islam yakni ukhuwah Islamiyah (persaudaraan seiman), ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia), ukhuwah wathoniyah (ikatan sebangsa dan setanah air), ukhuwah nabatiyah (sensitivitas pada ‘kejiwaan’ alam), dan ukhuwah hayawaniyah (kepekaan kasih sayang pada hewan).

Pembangunan Kompetensi Kritis
Untuk mewujudkan sosok Muslim Negarawan erat kaitannya dengan pembangunan sistem gerakan (organic system building). Idealnya gerakan mahasiswa Islam adalah gerakan yang tertata rapi (quwwah al-munashomat), memiliki semangat keimanan yang kuat (ghirah qawiyah) dan didukung kader-kadernya yang kompeten. Tiga hal ini merupakan syarat utama munculnya sosok Muslim Negarawan yang memiliki keberpihakan pada kebenaran dan terlatih dalam proses perjuangannya.
Secara aplikatif sosok kader Muslim Negarawan harus memiliki kompetensi kritis yang harus dilatih sejak dini. Kompetensi kritis ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki kader yang dirancang sesuai kebutuhan masa depan sebagaimana yang dirumuskan di dalam Visi Gerakan KAMMI. Terdapat enam kompetensi kritis yang harus dimiliki kader KAMMI, sebagai berikut ini:
1. Pengetahuan Ke-Islam-an
Kader harus memiliki ilmu pengetahuan dasar keislaman, ilmu alat Islam, dan wawasan sejarah dan wacana keislaman. Pengetahuan ini harus dimiliki agar kader memiliki sistem berpikir Islami dan mampu mengkritisi serta memberikan solusi dalam cara pandang Islam.
2. Kredibilitas Moral
Kader memiliki basis pengetahuan ideologis, kekokohan akhlak, dan konsistensi dakwah Islam. Kredibilitas moral ini merupakan hasil dari interaksi yang intensif dengan manhaj tarbiyah Islamiyah serta implementasinya dalam gerakan (tarbiyah Islamiyah harakiyah).
3. Wawasan ke-Indonesia-an
Kader memiliki pengetahuan yang berkorelasi kuat dengan solusi atas problematika umat dan bangsa, sehingga kader yang dihasilkan dalam proses kaderisasi KAMMI selain memiliki daya kritis, ilmiah dan obyektif juga mampu memberikan tawaran solusi dengan cara pandang makro kebangsaan agar kemudian dapat memberikan solusi praktis dan komprehensif.
Wawasan ke-Indonesia-an yang dimaksud adalah penguasaan cakrawala ke-Indonesia-an, realitas kebijakan publik, yang terintegrasi oleh pengetahuan interdisipliner.
4. Kepakaran dan profesionalisme
Kader wajib menguasai studi yang dibidanginya agar memiliki keahlian spesialis dalam upaya pemecahan problematika umat dan bangsa. Profesionalisme dan kepakaran adalah syarat mutlak yang kelak menjadikan kader dan gerakan menjadi referensi yang ikut diperhitungkan publik.
5. Kepemimpinan
Kompetensi kepemimpinan yang dibangun kader KAMMI adalah kemampuan memimpin gerakan dan perubahan yang lebih luas. Hal mendasar dari kompetensi ini adalah kemampuan kader beroganisasi dan beramal jama’i. Sosok kader KAMMI tidak sekedar ahli di wilayah spesialisasinya, lebih dari itu ia adalah seorang intelektual yang mampu memimpin perubahan. Di samping mampu memimpin gerakan dan gagasan, kader pun memiliki pergaulan luas dan jaringan kerja efektif yang memungkinkan terjadi akselerasi perubahan.
6. Diplomasi dan Jaringan
Kader KAMMI adalah mereka yang terlibat dalam upaya perbaikan nyata di tengah masyarakat. Oleh karena itu ia harus memiliki kemampuan jaringan, menawarkan dan mengkomunikasikan fikrah atau gagasannya sesuai bahasa dan logika yang digunakan berbagai lapis masyarakat. Penguasaan skill diplomasi, komunikasi massa, dan jaringan ini adalah syarat sebagai pemimpin perubahan.

Kaitan antara ciri Muslim Negarawan dan aplikasi pencapaiannya melalui Enam Kompetensi Kritis dapat dipahami dari table berikut ini:

MUSLIM NEGARAWAN

ENAM KOMPETENSI KRITIS
Ideologi Islam yang mengakar

Pengetahuan Ke-Islam-an
Idealis dan konsisten

Kredibilitas Moral
Basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan

Wawasan ke-Indonesia-an
Kepakaran dan profesionalisme
Berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa

Kepemimpinan
Perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan

Diplomasi dan jaringan

1. Demokrasi adalah cara kafir dan system kufur haram mengikutinya

Demokrasi adalah cara kafir haram mengikutinya,memakai istilahnya da aktif di dalamnya demokrasi sebagaimana adapt-adat dan system-sistemyang ada, yang di hasilkan oleh non muslim tidak serta merta semuanya buruk sebagaimana mata uang ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Yang tidak sesuai dengan islam kita modifikasi atau kita buang sama sekali. Kita pakai saja yang secara sharih dan shahih dan tidak bertentangan dengan islam.dan inilah contoh-contoh bahwa tidak semua cara-cara yang di hasilkan oleh orang kafirserta merta haram dan terlarang.
Contoh pertama : adalah masalah ijba, yaotu masalah tata cara, gaya menggauli seorang istri dari arah belakang,tetapi tujuannya tetap kepada kemaluannya bukan kepada duburnya. Para shohabiyah anshor awalnya protes setelah menikah dengan para muhajirin. Mereka memprotes langsung kepada rasulullah,”Ya rasulullah mengapa suami-suami kami mendatangi kami dengan cara orang kafir,saya tidak mau ya rasulullah? Lalu rasul menjawab dengan ayat, “istri-istri kamu ibarat sawah/lading bagimu.datangilah dari berbagai macam arah yang kamu sukai asal sesuai dengan tujuannya”. Dan dengan turunnnya ayat tersebut gugurlah fitnah dan tuduhan orang yahudi bahwa menggauli istri dari arah belakang akan melahirkan nak yang juling.

Contoh kedua : ide perang parit (khandaq).adalah ide atau cara orang kafir ( dari Persia ).tetapi rasul tidak melarangnnya,malah mempergunakannya.
Contoh ketiga : rasulullah memanfaatkan tawanan perang badar dan orang-orang musyrik yang bisa baca tulis untuk mengajari putra-putra islam.inilah yang di sebut hikmah. Dan hikmah adalah barang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Dan orang mukmin lebih berhak atas barang ( hikmah ) tersebut.

Contoh lainnya seperti stempel,penjara,rumah sakit,kampus,karang taruna,ormas,orpol,yayasan

di tulis oleh : Andriyana ST

( Ketua KAMMI Wilayah Jawa Barat 2008-2010)

Penduduk jabar pada tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa (18,16% dari total penduduk Indonesia) dengan jumlah rata-rata lama sekolah ( RLS ) penduduk jawa barat adalah 7,8 tahun (data BPS 2007) artinya rata-rata lama sekolah penduduk jawa barat baru sampai pada kelas 1 SMP.

Jawa Barat pada prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) sudah mencapai 96,65 % (sudah berada di atas standar nasional), namun jika melihat secara prosentase Angka Partisipasi Murni pada setiap kabupaten/kota, terdapat 8 kabupaten yang Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD di bawah standar nasional, seperti :

1. Kabupaten Karawang 94,74%
2. kabupaten Sukabumi 94,59%
3. Kabupaten Subang 94,27%
4. Kabupaten Tasikmalaya 94,02 %
5. Kabupaten Bandung 93,7%
6. Kabupaten Indramayu 93,42%
7. Kabupaten Cirebon 93,25%
8. Kabupaten Kuningan 93,23%

Sementara pada Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 67,21 % .Sedangkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sebesar 88,9% (dibawah standar nasional sebesar 95 %) dan Jawa Barat berada di urutan ke-18 dari provinsi lain, sebagaimana data dibawah.

(Data Rancangan RPJMD 2008)

Jika dilihat prosentase ditiap kabupaten/kota di Jawa Barat, ada 14 kabupaten/kota yang APK SMP-nya masih dibawah rata-rata standar target nasional 95% seperti :

1. Kabupaten Ciamis 94,73%
2. Kabupaten Kuningan 91,51%
3. Kabupaten Majalengka 90,96%
4. Kabupaten Subang 88,02%
5. Kabupaten Tasikmalaya 85,84%
6. Kabupaten Karawang 84,46%
7. Kabupaten Bekasi 84,17%
8. Kabupaten Garut 83,91
9. Kabupaten Bandung 83,05%
10. Kabupaten Cirebon 81,71%
11. Kabupaten Bogor 80,75%
12. Kabupaten Indramayu 79,89%
13. Kabupaten Sukabumi 75,96%
14. Kabupaten Cianjur 70,53%

Pada prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas. Jawa Barat berada di urutan 28 di antara provinsi di Indonesia prosentasenya hanya mencapai 51 % (berada di bawah standar nasional sebesar 68,02%). Kondisi ini dikarenakan masih ada 16 kabupaten/kota yang prosentase APK nya di bawah standar nasional.

Di samping ketertinggalan dalam pencapaian APK dan APM , masih terdapat kesenjangan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, antara penduduk laki-laki dan perempuan, dan antara penduduk kaya dan miskin. Secara umum, kesenjangan di ketiga area tersebut relatif kecil untuk tingkat SD, namun cenderung semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi juga kesenjangannya. Kesenjangan paling mencolok terjadi antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Untuk tingkat SMA/SMK/MA, hanya 26,74% siswa termiskin (kuartil 1) berbanding 65,03% untuk siswa terkaya (kuartil 5). Demikian halnya untuk tingkat perguruan tinggi yang hanya 1,91% dari mahasiswa seperlima termiskin (kuartil 1) yang berbanding 24,69% berasal dari mahasiswa terkaya (kuartil 5). Pencapaian pendidikan yang rendah ini mengindikasikan bahwa kualitas SDM Jawa Barat masih harus ditingkatkan secara terus-menerus.

SEBUAH DIALOG SELEPAS MALAM

“Akh, dulu ana merasa semangat saat aktif dalam da’wah. Tapi belakangan rasanya semakin hambar. Ukhuwah makin kering. Bahkan ana melihat ternyata ikhwah banyak pula yang aneh-aneh.”Begitu keluh kesah seorang mad’u kepada seorang murobbinya di suatu malam. Sang murobbi hanya terdiam, mencoba terus menggali semua kecamuk dalam diri mad’unya. “lalu apa yang ingin antum lakukan setelah merasakan semua itu ? ” sahut sang murobbi setelah sesaat termenung. ” Ana ingin berhenti saja, keluar dari tarbiyah ini. Ana kecewa dengan prilaku beberapa ikhwah yang justru tidak Islami. Juga dengan organisasi dakwah yang Ana geluti; kaku dan sering mematikan potensi anggota-anggotanya. Bila begini terus, Ana mendingan sendiri saja.” Jawab mad’u itu.

Sang murobbi termenung kembali. Tidak tampak raut terkejut dari roman di wajahnya. Sorot matanya tetap terlihat tenang, seakan jawaban itu memang sudah diketahuinya sejak awal. ” Akhi, bila suatu kali antum naik sebuah kapal mengarungi lautan luas. Kapal itu ternyata sudah sangat bobrok. Layarnya banyak berlubang, kayunya banyak yang keropos bahkan kabinnya bau kotoran manusia. Lalu, apa yang akan antum lakukan untuk tetap sampai pada tujuan?”. Tanya sang murobbi dengan kiasan bermakna dalam. Sang mad’u terdiam dan berfikir. Tak kuasa hatinya mendapat umpan balik sedemikian tajam melalui kiasan yang amat tepat. ” Apakah antum memilih untuk terjun kelaut dan berenang sampai tujuan?”. Sang murobi mencoba memberi opsi.

“Bila antum terjun ke laut, sesaat antum akan merasa senang. Bebas dari bau kotoran manusia, merasa kesegaran air laut, atau bebas bermain dengan ikan lumba-lumba . tapi itu hanya sesaat. Berapa kekuatan antum untuk berenang  hingga tujuan?. Bagaimana bila ikan hiu datang. Darimana antum mendapat makan dan minum? Bila malam datang, bagaimanan antum mengatasi hawa dingin?” serentetan pertanyaan dihamparkan dihadapan sang mad’u.

Tak ayal, sang mad’u menangis tersedu. Tak kuasa rasa hatinya menahan kegundahan sedemikian. Kekecewaannya kadung memuncak, namun sang murobbi yang dihormati justru tidak memberi jalan keluar yang sesuai dengan keinginannya.

“Akhi, apakah antum masih merasa bahwa jalan dakwah adalah jalan yang paling utama menuju ridho Allah?

” Bagaimana bila ternyata mobil yang antum kendarai dalam menempuh jalan itu ternyata mogok? Antum akan berjalan kaki  meninggalkan mobil itu tergeletak dijalan, atau mencoba memperbaikinya? . Tanya sang murobbi lagi.

Sang mad’u tetap terdiam dalam sesenggukan tangis perlahannya. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya:”Cukup akhi, cukup. Ana sadar.. maafkan Ana. ana akan tetap Istiqomah. Ana berdakwah bukan untuk mendapatkan medali kehormatan. Atau agar setiap kata-kata ana diperhatikan” .

Biarlah yang lain dengan urusan pribadinya masing-masing. Biarlah ana tetap berjalan dalam dakwah. Dan hanya Allah saja yang akan membahagiakan ana kelak dengan janji-janji- Nya. Biarlah segala kepedihan yang ana rasakan menjadi pelebur dosa-dosa ana”. Sang mad’u berazzam dihadapan sang murobbi yang semakin dihormatinya.

Sang murobbi tersenyum “Akhi, jama’ah ini adalah jamaah manusia. Mereka adalah kumpulan insan yang punya banyak kelemahan. Tapi dibalik kelemahan itu, masih amat banyak kebaikan yang mereka miliki. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menyambut seruan Allah untuk berdakwah. Dengan begitu, mereka sedang berproses menjadi manusia terbaik pilihan Allah.”

“Bila ada satu dua kelemahan dan kesalahan mereka, janganlah hal itu mendominasi perasaan antum. Sebagaimana Allah ta’ala menghapus dosa manusia dengan amal baik mereka, hapuslah kesalahan mereka dimata antum dengan kebaikan-kebaikan mereka terhadap dakwah selama ini. Karena di mata Allah, belum tentu antum lebih baik dari mereka.”
“Futur, mundur, kecewa atau bahkan berpaling menjadi lawan bukanlah jalan yang masuk akal. Apabila setiap ketidak-sepakatan selalu disikapi dengan jalan itu, maka kapankah dakwah ini dapat berjalan dengan baik?” sambungnya panjang lebar.

“Kita bukan sekedar pengamat yang hanya bisa berkomentar. Atau hanya pandai menuding-nuding sebuah kesalahan. Kalau hanya itu, orang kafirpun bisa melakukannya. Tapi kita adalah da’i. kita adalah khalifah. Kitalah yang diserahi amanat oleh Allah untuk membenahi masalah-masalah di muka bumi. Bukan hanya mengeksposnya, yang bisa jadi justru semakin memperuncing masalah.”

“Jangan sampai, kita seperti menyiram bensin ke sebuah bara api. Bara yang tadinya kecil.tak bernilai, bisa menjelma menjadi nyala api yang yang membakar apa saja. Termasuk kita sendiri!”

“Bekerjalah dengan ikhlas. Berilah taushiah dalam kebenaran, kesabaran dan kasih sayang kepada semua ikhwah yang terlibat dalam organisasi itu. Karena peringatan selalu berguna bagi orang beriman. Bila ada isyu atau gosip tutuplah telinga antum dan bertaubatlah. Singkirkan segala ghil antum terhadap saudara antum sendiri. Dengan itulah, Bilal yang mantan budak hina menemui kemuliaannya. “

Suasana dialog itu mulai mencair. Semakin lama, pembicaraaan melebar dengan akrabnya. Tak terasa, kokok ayam jantan memecah suasana. Sang mad’u bergegas mengambil wudhu untuk berqiyamu lail. Malam itu. Sang mad’u sibuk membangunkan mad’u  yang lain  dari asyik tidurnya.
Malam itu sang mad’u menyadari kesalahannya. Ia bertekad untuk tetap berputar bersama jama’ah dalam mengarungi jalan dakwah. Pencerahan diperolehnya. Demikian yang kami harapkan dari antum sekalian.